BABEL-SCOPE.COM, JAKARTA – Program unggulan pemerintah pusat, Makan Bergizi Gratis (MBG), kini sedang menempuh ujian berat di meja Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga pertengahan April 2026, gelombang gugatan terus berdatangan dari berbagai lapisan masyarakat yang mengkhawatirkan dampak kebijakan ini terhadap anggaran pendidikan nasional dan daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun tim redaksi, setidaknya terdapat enam perkara utama yang saat ini sedang diproses oleh Hakim Konstitusi. Gugatan tersebut datang dari kalangan akademisi, guru, mahasiswa, hingga pelaku usaha mikro yang merasa keberatan dengan skema pembiayaan program tersebut dalam UU APBN 2026.
Hingga pertengahan April 2026, persidangan telah memasuki tahap mendengarkan keterangan pemohon dan perbaikan permohonan.
Persoalan Utama: “Mandatory Spending” 20%
Inti dari polemik hukum ini adalah keputusan pemerintah memasukkan anggaran operasional MBG senilai ratusan triliun ke dalam pos fungsi pendidikan. Para penggugat, yang tergabung dalam berbagai aliansi seperti Organisasi Guru (P2G) dan Yayasan Pendidikan, menilai langkah ini adalah “penyelundupan” anggaran.
“Kami tidak menolak program makannya, tapi jangan mengambil jatah dana pendidikan murni. Jika dana MBG dipaksakan masuk ke sana, maka jatah untuk kualitas guru, renovasi sekolah, dan beasiswa mahasiswa akan terpangkas drastis,” ungkap salah satu kuasa hukum pemohon dalam persidangan di Jakarta.
Dampaknya bagi Bangka Belitung
Kondisi ini turut memancing perhatian para praktisi pendidikan di Kepulauan Bangka Belitung. Mengingat Bangka Belitung tengah berupaya meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), ketidakpastian dana pendidikan di tingkat pusat dikhawatirkan akan berdampak pada dana alokasi ke daerah.
Selain sektor pendidikan, pelaku Usaha Mikro (UMKM) di Babel juga menaruh perhatian pada Perkara No. 100/PUU-XXIV/2026. Mereka menuntut transparansi regulasi agar penyediaan makanan bergizi nantinya benar-benar melibatkan pengusaha lokal di daerah, bukan hanya dikuasai oleh vendor besar dari pusat.
Berdasarkan fakta persidangan yang tercatat, terdapat beberapa perkara yang menonjol:
1. Dosen, Guru, dan Yayasan Pendidikan: Mengajukan gugatan untuk memastikan 20% APBN benar-benar digunakan untuk pendidikan dan meminta MK melarang dana pendidikan dipakai untuk MBG.
2. Ibu Rumah Tangga dan Advokat (Termasuk Perkara No. 127): Mempersoalkan kejelasan mekanisme dan dampak implementasi anggaran MBG dalam UU APBN.
3. Lembaga, Usaha Mikro (UMKM), dan Individu (Perkara No. 100): Ikut serta menyuarakan kekhawatiran mengenai skema legalitas dan potensi marginalisasi pelaku usaha kecil daerah dalam pelaksanaan program ini.
Kondisi ini memicu perhatian dari berbagai kalangan di Kepulauan Bangka Belitung, mengingat persiapan implementasi MBG di Negeri Serumpun Sebalai juga tengah gencar dilakukan.
Rincian Gugatan yang Masuk ke MK
Berdasarkan data yang dihimpun, gugatan tersebut datang dari kelompok masyarakat yang sangat variatif, mulai dari tenaga pendidik hingga pelaku usaha. Berikut adalah rincian nomor perkara dan pemohonnya:
• Perkara No. 40/PUU-XXIV/2026: Diajukan oleh Yayasan Pendidikan, Mahasiswa, dan Guru.
• Perkara No. 52/PUU-XXIV/2026: Dilayangkan oleh kelompok Dosen.
• Perkara No. 55/PUU-XXIV/2026: Diajukan oleh Organisasi Guru (P2G) dan Guru.
• Perkara No. 100/PUU-XXIV/2026: Melibatkan Lembaga, Usaha Mikro, dan Individu.
• Perkara No. 127/PUU-XXIV/2026: Diajukan oleh Ibu Rumah Tangga dan Advokat.
• Perkara No. 130/PUU-XXIV/2026: Dilayangkan oleh kalangan Advokat.
Respons di Bangka Belitung
Di Bangka Belitung sendiri, Berita ini menjadi perbincangan hangat di kalangan guru dan pelaku UMKM. Salah satu pengurus organisasi guru di Babel menyebutkan bahwa meski program ini bertujuan baik untuk gizi anak, kepastian hukum dan dampak terhadap anggaran pendidikan daerah tetap menjadi kekhawatiran utama.
“Kami memantau jalannya sidang di MK. Guru-guru di daerah tentu berharap program ini tidak mengganggu kesejahteraan tenaga pendidik atau porsi anggaran pendidikan yang sudah ada,” ujar seorang praktisi pendidikan di Pangkalpinang yang tidak ingin disebutkan namanya.
Selain itu, keterlibatan Usaha Mikro dalam gugatan (Perkara No. 100) juga menjadi sorotan para pelaku UMKM di Babel yang berharap bisa menjadi penyedia makanan dalam skema MBG nantinya. Mereka menginginkan regulasi yang jelas agar pelaku usaha kecil di daerah tidak terpinggirkan oleh perusahaan besar.
Daftar Pihak yang Menggugat MBG:
1. Sektor Pendidikan: Yayasan Pendidikan, Dosen, Guru, Mahasiswa, dan Organisasi Guru (P2G).
2. Sektor Ekonomi: Lembaga dan Pelaku Usaha Mikro.
3. Sektor Publik/Hukum: Ibu Rumah Tangga, Advokat, dan Individu.
Masyarakat Bangka Belitung kini menanti putusan MK yang akan menentukan nasib keberlanjutan dan skema teknis program Makan Bergizi Gratis ini ke depannya.
Saat ini, majelis hakim MK masih mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihak pemerintah. Keputusan MK nantinya akan menentukan apakah anggaran MBG tetap berada di pos pendidikan atau harus dipindahkan ke pos kesehatan atau perlindungan sosial.
Saat ini, majelis hakim MK masih mendengarkan keterangan saksi ahli dan pihak pemerintah. Keputusan MK nantinya akan menentukan apakah anggaran MBG tetap berada di pos pendidikan atau harus dipindahkan ke pos kesehatan atau perlindungan sosial.
Sumber:
Risalah Sidang Mahkamah Konstitusi RI (Perkara No. 40, 52, 55, 100, 127, 130/PUU-XXIV/2026).
• Keterangan Pers Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia (KOSPI) & LBH Jakarta (Maret – April 2026).
• Data Infografis Perkara Mahkamah Konstitusi Tahun 2026.
• Laporan Pemantauan Anggaran Sektor Pendidikan Nasional 2026.