PANGKALPINANG, BABELSCOPE.COM — Laporan riset terbaru yang dirilis oleh Policy Research Center (Porec) mengungkap temuan mengejutkan terkait implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun dirancang untuk menanggulangi masalah gizi anak, mayoritas masyarakat justru memandang program ini lebih banyak dinikmati oleh lingkaran elite politik dan pengelola proyek ketimbang anak-anak yang menjadi target utama.
Berdasarkan survei nasional yang melibatkan 1.168 responden pada Maret 2026, sebanyak 88,5% masyarakat menilai manfaat ekonomi dari anggaran jumbo sebesar Rp335 triliun ini justru mengalir ke kelompok tertentu. Rinciannya, 44,5% mengalir ke elite/pejabat politik dan 44% dinikmati oleh pengelola atau mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sementara itu, hanya 6,5% responden yang merasa manfaat nyata sampai ke tangan anak-anak dan keluarga.
Krisis Kepercayaan dan Indikasi Korupsi
Laporan bertajuk “Siapa yang Diuntungkan dari MBG?” ini menyoroti adanya krisis kepercayaan publik yang bersifat struktural. Data menunjukkan:
- 87% Respondenmeyakini program ini rawan praktik korupsi.
- 79% Respondenpercaya kualitas makanan sengaja diturunkan oleh oknum pengelola demi mengambil selisih keuntungan.
- 76% Respondenmerasa porsi makanan yang diterima (seharga Rp8.000 – Rp10.000) tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan pemerintah.
“Namanya saja menu makan bergizi, tapi di lapangan menu anak tidak sesuai standar, kadang hanya diberi roti biasa,” ujar salah satu responden ibu rumah tangga yang dikutip dalam laporan tersebut.
Persoalan Tata Kelola: Dari Mark-up hingga Pengawasan Tumpul
Tim peneliti Porec yang terdiri dari Arif Novianto dkk., mengidentifikasi bahwa masalah MBG bukan sekadar kegagalan teknis, melainkan masalah struktural relasi kuasa. Beberapa poin kritis yang ditemukan meliputi:
- Ketidakterbukaan Anggaran:Rincian biaya per porsi tidak dibuka ke publik dan kontrak SPPG dilindungi klausul non-disclosure.
- Rantai Rente yang Panjang:Setiap lapisan birokrasi, dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga ke tingkat koordinasi wilayah, dinilai menjadi titik pengambilan keuntungan atau pemotongan dana.
- Partisipasi Semu:Kebijakan bersifat top-down sehingga warga tidak memiliki kanal efektif untuk mengkritik kualitas layanan.
Masyarakat Mulai Melawan
Menariknya, ketidakpuasan ini tidak melahirkan apatisme. Sebanyak 97,8% warga memilih untuk bertindak. Sekitar 29,4% menyuarakan keluhan melalui media sosial, sementara 31,1% lainnya melakukan aksi kolektif seperti petisi dan advokasi melalui organisasi masyarakat sipil.
Atas temuan ini, Porec merekomendasikan pemerintah untuk segera menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh melalui lembaga independen, guna mencegah potensi keracunan makanan dan kegagalan pemenuhan gizi yang lebih luas.
Sumber Data:
Novianto, A., Zega, S. E. N., Airlangga, S. A., & Atmojo, D. P. (2026). “Siapa yang diuntungkan dari Program Makan Bergizi Gratis? Persepsi publik, krisis kepercayaan, dan persoalan tata kelola MBG.” Laporan Riset Porec 01/2026. Policy Research Center (Porec).