JAKARTA, BABELSCOPE – Fenomena pekerja profesional di Indonesia yang harus “banting tulang” di luar jam kerja utama semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data olahan terbaru, lonjakan pengeluaran nasional periode 2010-2025 yang mencapai 217,3% ternyata tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan masyarakat, terutama bagi mereka yang berpendidikan tinggi.
Ketimpangan ini memicu ledakan jumlah pekerja sampingan (side hustlers) di kalangan kerah putih dan lulusan sarjana.
Pendidikan Tinggi Bukan Jaminan Kesejahteraan?
Data menunjukkan anomali yang cukup menyesakkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, persentase kenaikan penghasilannya justru cenderung lebih rendah dibandingkan kenaikan pengeluaran nasional.
Bagi lulusan S-2/S-3, kenaikan penghasilan dalam rentang 15 tahun terakhir hanya berkisar 20,2%. Sementara itu, lulusan D-4/S-1 mencatatkan kenaikan 87,3%. Angka-angka ini terpaut sangat jauh dari kenaikan biaya hidup yang melonjak di atas 200%.
Analisis Pakar: Terperangkap Gaya Hidup dan Daya Beli
Merespons data ini, Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho, menilai ketimpangan ini adalah alarm serius bagi daya beli kelas menengah.
“Data 217% kenaikan pengeluaran nasional mencerminkan inflasi biaya hidup riil, terutama pada sektor fundamental seperti perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Sayangnya, skema penyesuaian upah di Indonesia, bahkan untuk tenaga ahli, tidak mampu mengejar laju inflasi tersebut secara akumulatif,” jelas Andry dalam keterangannya terkait daya beli masyarakat.
Andry menambahkan, tenaga profesional berpendidikan tinggi seringkali terperangkap dalam tuntutan gaya hidup perkotaan yang mahal. “Ketika gaji utama habis hanya untuk kebutuhan pokok dan cicilan, kerja sampingan bukan lagi sebuah pilihan untuk menabung, tapi menjadi keharusan untuk bertahan hidup agar tidak jatuh miskin,” tegasnya.
Pakar SDM: Bahaya ‘Burnout’ dan Penurunan Produktivitas
Sementara itu, Pakar Manajemen Sumber Daya Manusia dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Amy S. Rahayu, menyoroti dampak jangka panjang dari fenomena ini terhadap kualitas kerja nasional.
“Ketika seorang profesional seperti dosen, dokter, atau arsitek harus membagi fokus dan energinya untuk pekerjaan sampingan, ada risiko besar penurunan produktivitas pada pekerjaan utamanya. Kelelahan fisik dan mental (burnout) mengancam, yang pada akhirnya bisa menurunkan kualitas layanan profesional mereka di mata publik,” ujar Prof. Amy sebagaimana dikutip dari analisis ketenagakerjaan di kanal Kompas.id.
Lonjakan Drastis Pekerja Sampingan
Berdasarkan data mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, tren pekerja sampingan naik secara signifikan:
• Lulusan D-4/S-1: Pada tahun 2010 tercatat sebanyak 419.265 orang, namun di tahun 2025 angka ini membengkak menjadi 1.870.027 orang.
• Kalangan Profesional: Lonjakan lebih tajam terlihat pada kategori profesional, dari hanya 116.436 orang di tahun 2010 menjadi 1.350.174 orang di tahun 2025.
Bahkan, aparatur sipil negara (ASN) seperti anggota TNI, Polri, dan pegawai negeri di instansi pemerintah juga tak luput dari tren ini demi memenuhi kebutuhan rumah tangga yang kian mahal.
Sumber Referensi Utama:
• Data Statistik: Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, diolah dari Data Mikro Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) periode Agustus 2010 dan 2025.
• Pendapat Ahli (Ekonomi): Andry Satrio Nugroho (Indef) – Dikutip dari Laporan Analisis Ekonomi Makro Indef 2024/2025 mengenai fenomena upah riil dan daya beli.
• Pendapat Ahli (SDM): Prof. Dr. Amy S. Rahayu (UI) – Disarikan dari seri laporan Jurnalisme Data Kompas: “Menyandarkan Harapan pada Pekerjaan Sampingan”.